tugas 3 mengonversi teks berita kedalam bentuk yang lain sesuai dengan struktur dan kaidah teks

Berikut ialah konversi teks berita "Ini Alasan MK Harus Batalkan UU Tax Amnesty" menjadi teks eksplanasi, yang terdiri dari: paragraf 1: pernyataan umum, paragraf 2: penjelas, paragraf 3: interpretasi.

Hari-hari terakhir, publik diramaikan oleh wacana amnesti pajak. Amnesti pajak adalah program pengampunan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak. Pemerintah berdalih, lewat uang yang diperoleh melalui amnesti pajak, negara dapat memperoleh triliunan rupiah yang dapat digunakan untuk menambal defisit anggaran negara sekaligus membiayai pembangunan.

Meski demikian, muncul kritik atas pemberlakuan kebijaksanaan tersebut. Kritik tersebut muncul dalam rangkaian gugatan para pakar yang disidangkan melalui Mahkamah Konstitusi. Para pengkritik berargumen bahwa kebijakan tersebut tidak tepat karena justru menimbulkan dampak negatif yang besar. Secara garis besar, terdapat beberapa poin kritik yang dapat memperjelas hal tersebut. Pertama, UU Amnesti Pajak memberikan diskon habis-habisan terhadap pengemplang pajak. Artinya, dengan adanya pengampunan, para pengemplang hanya berkewajiban membayar sekian persen dari total pajak yang seharusnya mereka bayarkan. Hal ini dapat menjadi preseden buruk karena seharusnya negara mendapat uang pajak yang lebih besar daripada sekadar sekian persen dari program amnesti. Artinya, negara sejatinya mengalami kerugian besar dari program ini. Poin kedua, UU Amnesti Pajak mengizinkan praktik legal pencucian uang. Melalui program amnesti, para pengemplang tidak perlu membayar seluruh kewajiban pajak mereka, melainkan hanya sekian persen. Lantas, bagaimana dengan jumlah secara keseluruhan yang masih lebih banyak itu? Hal ini membuka kemungkinan untuk terjadinya praktik pencucian uang secara legal. Ketiga, UU Amnesti pajak ialah bentuk pengkhianatan terhadap warga miskin. Warga miskin sejatinya memiliki hak untuk menikmati kekayaan negara melalui pajak. Jika uang pajak tidak dibayarkan dan hanya sekian persen yang disetor melalui amnesti, warga miskin tidak akan dapat menikmati pembangunan lewat uang pajak yang telah dikemplang tersebut.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dilihat bahwa program amnesti pajak tidak lepas dari kekurangan. Kekurangan tersebut tercermin dalam kritik-kritik atas kebijakan tersebut, di antaranya ialah pemberian diskon pada pengemplang pajak, membuka kemungkinan praktik pencucian uang, dan pengkhianatan pada warga miskin, yang pada akhirnya justru merugikan negara. Oleh karena itu, pemerintah harus mempertimbangkan kembali kebijakan ini supaya meminimalisir dampak negatif dan kerugian negara yang dapat terjadi.