cerpen kenaikan tarif listrik

Keputusan Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan tarif dasar listrik (TDL) bagi pelanggan 900 volt ampere (VA) yang tidak mendapatkan subsidi, disusul rencana mencabut subsidi 450 VA mendapat kecaman dari kalangan buruh dan rakyat kecil.

Ketua Umum DPP FSPKEP, Sunandar mengatakan kenaikan ini sangat memberatkan buruh karena tidak seimbang dengan kenaikan upah sebesar 8.25 %. 

Menurutnya, ini sungguh sangat menyengsarakan masyarakat miskin berpenghasilan rendah yang seharusnya mendapatkan subsidi.

Kebijakan kenaikkan tarif listrik ini tidak sesuai dengan keberpihakan kepada wong cilik. "Kebijakan itu sangat tidak sesuai dengan janji kampanye Jokowi saat pemilihan presiden!" tandas Sunandar.

“Kenaikan TDL sangat memberatkan masyarakat. Apalagi momen kenaikan menjelang bulan suci Ramadhan yang dibarengi kenaikan harga kebutuhan rumah tangga di pasar sangat terasa berat,” ujarnya pula.

Secara faktual berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), TDL sejak awal Januari 2017 telah menyumbang inflasi sebesar 0,30 persen bersama dengan kelompok perumahan, air, gas, dan bahan bakar.

"Tariff adjustment untuk pelanggan rumah tangga (R1) awalnya 605 per kWh naik 30 %. Tahap I Januari-Februari menjadi 791 per kWh, tahap II bulan Maret-April 2017 naik lagi 30% 1034 per kWh, tahap III bulan Mei-Juni menjadi 1352 per kWh dan bulan Juli dan seterusnya 1467,28 per kWh ini tidak boleh dibiarkan!" papar Sunandar, saat diwawancari di Kantor DPP FSPKEP (4/5).

Sunandar meminta agar kenaikan TDL yang naik 90 % dikembalikan ke harga semula, bila ini tetap dilanjutkan akan menambah beban masyarakat yang tidak mampu yang didalamnya juga banyak buruh yang upahnya di bawah jauh dari upah layak.

Selanjutnya Ia mengimbau seluruh pengurus FSPKEP baik dari PUK SPKEP se-Indonesia beserta perangkat atasnya agar memasang sepanduk yang bertuliskan "Tolak Kenaikan Tarif Dasar Listrik", dengan harapan agar pemerintah tanggap dan segera mencabut Keputusannya.